RSS

Pengertian Hukum

23 Feb

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.”

Dikemukakannya pengertian dari hukum sangat penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahaman dalam melakukan telaah terhadap hukum tersebut. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai definisi hukum:

  1. Utrecht: himpunan peraturan-peraturan (perintah+larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
  2. S.M Amin: kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam prgaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
  3. JCT Simorangkir: hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa,yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan rtesmi yang berwajib,pelanggaran mana beerakibat diambil tindakan hukum tertentu.
  4. M. H. Titrtaamidjaja: hukum adalah semua aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah lku tindkn-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancman mesti menganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakn diri sendiri atau harta, unpamanya. Orang akan kehilangan kemerdekaan, didenda, dsb.
  5. Lutrecht, Kansil (hal 1-49, hal 29-40)
    Sebagai gejala sosial, hukum berusaha unruk terdapatnyta keseimbanagan antara kepentingn yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga dapat di hindarkan timbulnya kekacauan di dalam masyarakat,

 

Definisi “hukum” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997):

ü  peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.

ü  undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.

ü  patokan (kaidah atau ketentuan).

ü  keputusan atau pertimbangan yang ditenukan oleh hakim dalm pengadilan, vonis.

ü  Hukum sebagai fenomena sosial : hukum terpasang pada masyarakatnya.

ü  Hukum sebagai institusi sosial: mengamati dan membicarakan semu struktur dan proses yang berhubungan dengan kegiatan dan proses perwujudan tujuan hukum. Dalam masayarakat terdapat berbagai institusi yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

ü  Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.

Dari definisi-definisi tersebut terdapat unsur-unsur persamaannya:

ü

  1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam unsur-unsur persamaannya.
  2. Peraturan diadakan oleh badan resmi yang berwajib.
  3. Peraturan bersifat memaksa.
  4. Sanksi yang tegas terhadap pelanggar.

 

Kategori hukum:

–          Atas dasar sumber: undng-undang, kebiasaan/adat, traktat,yurisprudensi, hukum ilmu/doktrin.

–          Atas dasar wilayah berlakunya: hyukum nasional, hukum internasiaonal.

–          Atas dasar sanksinya: hukum memaksa, hukum mengatur.

–          Atas dasar isinya: hukum publik, hukum privat.

–          Atas dasar fungsinya: hukum materiil, hukum formil.

 

Ciri-ciri hukum:

–          Adanya perintah/larangan.

–          Perintah/larangan harus ditaaati.
Pelanggaran terhadap kaidah sosial yang merupakan keidah hukum biasanya pemerintah yang melalui alat penegak hukum, bertindak terhadap pelanggar hukum, yang dapat memaksa pelanggar berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat.

Sumber :

–          http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-definisi-hukum.html

–          http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

Pukul 18:11 WIB

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 23, 2011 in Aspek Hukum Dalam Ekonomi

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: